Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) memberikan pernyataan tegas terkait skandal pungutan liar (pungli) senilai Rp5,04 triliun yang melibatkan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB) di Terminal Ship to Ship (STS) Muara Berau, Kalimantan Timur. DPP KAMAKSI mendesak para penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa ada yang ditutup-tutupi atau menjadi dark number.
Desakan Pengusutan Tuntas dan Transparansi
Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI dalam pernyataannya, menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administratif biasa, melainkan merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat luas. KAMAKSI menuntut agar aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap seluruh pihak yang terlibat.
"Kami tidak ingin kasus ini menjadi gelap atau dipetieskan begitu saja. Dugaan pemalsuan data, pencucian uang, dan pencatutan nama pejabat tinggi harus diungkap secara transparan agar keadilan dapat ditegakkan," ujar Aktivis yang akrab disapa Jojo.
Penegakan Hukum Tanpa Pengecualian
DPP KAMAKSI juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum pejabat atau pihak-pihak yang namanya dicatut dalam kasus ini. KAMAKSI menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan pencucian uang, harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
Mendorong Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Whistleblower
Selain itu, DPP KAMAKSI mendorong Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk membuka akses informasi terkait perkembangan kasus ini kepada publik. Organisasi ini juga meminta agar perlindungan hukum diberikan kepada para whistleblower atau pelapor yang berani mengungkap praktik pungli dan korupsi di sektor pelabuhan.
Seruan Aktivis: Kawal Penegakan Hukum, Dukung Asta Cita
DPP KAMAKSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus pungli di Terminal Muara Berau agar tidak menjadi dark number dan memastikan keadilan ditegakkan. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung penegakan hukum demi pemberantasan korupsi yang merugikan negara. "Jangan biarkan Presiden Prabowo sendirian memerangi koruptor, seluruh elemen rakyat harus bersatu padu melawan segala bentuk praktik mafia pelabuhan dan koruptor yang merampas masa depan bangsa. Kami tegak lurus mengawal Asta Cita demi Indonesia yang adil dan makmur, miskinkan para koruptor maling uang negara," pungkas Aktivis KAMAKSI.
AR
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment