Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemerataan ekonomi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal.
Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.
Menurut Joko Priyoski salah satu Presidium KKMP, program 3 juta rumah tersebut terancam gagal. Faktornya, secara keseluruhan belum tampak hasil dari Program 3 Juta Rumah. Padahal, saat ini sudah masuk kuartal II 2025.
"Program 3 Juta Rumah ini secara umum memang belum kelihatan. Kita sudah masuk bulan Mei sepertiga dari tahun ini, harusnya kalau sepertiganya itu setidaknya ada sejuta rumah lah yang sudah jadi. Tapi nyatanya belum terlihat, ya hampir nggak terlihat lah. KKMP mendesak Presiden Prabowo agar segera mengevaluasi kinerja Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bila perlu segera di reshuffle dari Kabinet Merah Putih karena dianggap gagal mengakselerasi perintah Presiden Prabowo dalam mewujudkan program 3 juta rumah untuk rakyat," ucap Jojo sapaan akrabnya yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).
Ramadhan Isa salah satu Presidium KKMP menambahkan, "dari hasil investigasi kami di lapangan, program 3 juta rumah terhambat sejumlah faktor, antara lain pembebasan lahan, sulitnya mengajukan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi karena terganjal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan buruknya komunikasi antara Menteri PKP dengan pihak pengembang. Katanya program 3 juta rumah itu untuk rakyat berpenghasilan rendah, nyatanya di beberapa daerah ternyata pengajuan program rumah subsidi itu banyak aturannya. Pertanyaanya kemudian, apakah mungkin rakyat yang berprofesi sebagai jurnalis, ojek online (ojol) dan aktivis bisa mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menteri PKP Maruarar Sirait jangan hanya pandai beretorika di depan kamera jangan sampai program 3 juta rumah hanya menjadi cerita dongeng negeri diatas awan. Maruarar lebih baik mundur saja dari kabinet, KKMP tegak lurus kawal Asta Cita mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Menteri yang dinilai gagal dalam tugasnya," pungkas Ramadhan yang juga Kornas POROS MUDA NU di Jakarta.
AR
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment