Bangka Belitung,WARTAGLOBAL.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang memiliki sejarah panjang, berasal dari partai yang muncul pada masa Orde Lama, berubah di era Orde Baru, dan berganti nama lagi di era Reformasi.Rabu (30/10/2024).
Meskipun melalui banyak perubahan, PDIP tetap konsisten dalam ideologinya hingga saat ini.
Sejarah perjuangan PDIP seharusnya menempatkan partai ini sebagai garda depan dalam menentang segala bentuk kekerasan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang pernah mengingatkan agar kader PDIP tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dalam pernyataannya, Megawati menegaskan, “Kalau dikemplang sama bapak, kalau digampar bapak, harus lapor. Undang-undangnya ada. Saya yang buat UU terkait KDRT juga untuk anak-anak. Jangan takut bercerai dengan suami yang melakukan kekerasan,” ujar Megawati dikutip media beberapa waktu lalu.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga menegaskan bahwa kader PDIP dilarang keras melakukan kekerasan, terutama KDRT.
"Jika ada kader yang melakukan KDRT atau pelecehan seksual, langsung pecat," tegas Djarot dilansir media nasional.
Ia mengingatkan para kader PDIP untuk menghormati perempuan dan anak, terutama karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah seorang perempuan.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun baru-baru ini turut menyoroti kasus KDRT yang semakin meningkat di Indonesia, mendorong agar penegak hukum bertindak cepat dan adil dalam menangani kasus-kasus tersebut.
“Kasus KDRT di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Diperlukan tindakan tegas dari penegak hukum,” ujar Puan.
Namun, ironisnya, meskipun PDIP secara tegas menyatakan sikap anti-KDRT, hingga kini Imam Wahyudi, kader PDIP Bangka Belitung yang diduga menjadi pelaku KDRT, belum mendapatkan sanksi tegas dari partai.
Imam Wahyudi yang juga merupakan anggota DPRD Bangka Belitung, hingga saat ini belum diberhentikan atau diberi tindakan disiplin oleh partai.
Beberapa pimpinan PDIP di Bangka Belitung sempat menyebut kasus KDRT Imam Wahyudi sebagai "urusan pribadi."
Koalisi Aktivis mengkritik keras sikap tersebut, menilai bahwa KDRT adalah isu sensitif yang melibatkan pelanggaran HAM, mencederai kesetaraan gender, dan merusak citra legislatif.
Imam Wahyudi sebagai anggota dewan memiliki tanggung jawab moral dan etika yang lebih tinggi sebagai wakil rakyat yang digaji oleh pajak masyarakat.
Pernyataan yang menyebut kasus ini sebagai "urusan pribadi" dianggap keliru dan bisa menimbulkan kesan bahwa ada upaya perlindungan terhadap Imam Wahyudi.
Menurut Koalisi Aktivis Pejuang Anti Kekerasan (KAPAK), restorative justice tidak boleh menghapus tanggung jawab hukum dan etika seorang pejabat publik.
Mirisnya, PDIP hingga saat ini belum menunjukkan sikap tegas terhadap kasus ini, seolah membiarkan tindakan KDRT oleh oknum kadernya.
Hal ini mengundang kritik tajam dari publik, mempertanyakan konsistensi komitmen PDIP dalam melawan KDRT. "PDIP harus segera bertindak tegas.
Jangan hanya sekedar retorika! Ada tersangka pelaku KDRT di tubuh PDIP, tetapi pimpinan partai hanya diam," kritik Sutisna, Koordinator KAPAK.
Koalisi Aktivis Nasional juga mempertanyakan, mengapa saat pelaku KDRT bukan kader PDIP, partai begitu lantang bersuara tentang "Zero Tolerance" terhadap KDRT.
Namun, ketika pelakunya adalah kader PDIP seperti Imam Wahyudi, sikap pimpinan partai tampak pasif.
Koalisi aktivis mendesak agar PDIP segera menindak tegas Imam Wahyudi, terutama karena ia telah menjadi tersangka.
Diamnya pimpinan partai dianggap mencoreng citra Megawati dan Puan Maharani sebagai pimpinan partai yang juga perempuan.
"PDIP tidak boleh melindungi pelaku KDRT, apalagi menjelang Pilkada yang butuh kepercayaan publik," ujar Sutisna.
"Pemecatan terhadap Imam Wahyudi akan memperkuat elektabilitas PDIP, sementara diamnya partai hanya akan mencederai kepercayaan masyarakat."
Jojo, Koordinator Nasional Kaukus Eksponen Aktivis 98 (Kornas KEA '98), juga mempertanyakan berapa lama lagi PDIP akan mempertahankan oknum kader yang telah mencoreng citra partai dan para pimpinannya.
Hingga ada tindakan tegas, kritik dari masyarakat akan terus berlanjut, mempertanyakan komitmen PDIP dalam menindak pelaku KDRT di lingkungannya sendiri. (jp)
AR
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment