KKMP Desak Reformasi Total Pertamina: Copot Dirut Simon Aloysius Mantiri, Bubarkan Pertamina Patra Niaga

Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP), yang terdiri dari 10 organisasi aktivis nasional, menyerukan reformasi total di tubuh PT Pertamina (Persero).

Mereka menilai tata kelola perusahaan energi milik negara itu sarat masalah, mulai dari dugaan korupsi ratusan triliun hingga insiden distribusi Pertalite tercampur air.

KKMP secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dan membubarkan anak usaha PT Pertamina Patra Niaga yang dinilai gagal menjalankan fungsi distribusi energi bagi rakyat.

*Cerminan Buruknya Tata Kelola Migas*

Pertamina Patra Niaga, sebagai subholding yang bertugas mendistribusikan BBM, LPG, dan produk turunan lainnya, juga menangani distribusi subsidi energi seperti Biosolar, Pertalite, dan LPG 3 kg.

Namun menurut KKMP, praktik monopoli yang dilakukan justru membuka celah korupsi dan penyimpangan.

“Skandal Pertalite tercampur air di Klaten dan kasus korupsi BBM oplosan senilai Rp193,7 triliun adalah bukti gagalnya pengawasan dan buruknya tata kelola di tubuh Pertamina,” kata Joko Priyoski, Presidium KKMP sekaligus Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).

KKMP menilai kegagalan ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan Dirut Pertamina. Mereka juga menyoroti peran Patra Niaga yang dianggap sebagai kelanjutan dari praktik mafia migas seperti yang pernah terjadi di Petral.

*Mafia Migas dan Desakan Pemangkasan Gaji Direksi*

KKMP mengingatkan publik tentang pembubaran Petral yang tidak tuntas dan tak berujung pada penindakan tegas terhadap para mafia migas.

Kini, mereka khawatir Patra Niaga hanya mengganti pemain tanpa membenahi sistem.

“Kami desak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi Pertamax oplosan yang terjadi pada rentang 2018–2023, termasuk siapa pun yang terlibat—baik dari kalangan politisi, pejabat kementerian, maupun direksi Pertamina,” tegas Joko.

Tak hanya mencopot pucuk pimpinan, KKMP juga mendorong Presiden Prabowo memangkas gaji dan tunjangan jajaran direksi serta komisaris Pertamina.

Dana tersebut, menurut mereka, lebih baik dialihkan untuk program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah, dan pembukaan lapangan kerja.

“Gaji besar tidak sebanding dengan kinerja. Ini sanksi moral dari rakyat. Jika Pertamina tidak mampu menjadi transparan dan akuntabel, maka harus ada konsekuensi serius,” kata Ramadhan Isa, Presidium KKMP sekaligus Koordinator Nasional Poros Muda NU.

KKMP menegaskan, jika desakan ini tidak direspons, maka gerakan rakyat akan terus digalang untuk mendesak reformasi struktural dan audit total Pertamina.

KALI DIBACA