Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan ini dinilai relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Pilkada langsung.
“Usulan Presiden Prabowo Subianto sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pilkada langsung berdampak buruk, seperti potensi konflik horizontal di masyarakat. Karena perbedaan pilihan, sering terjadi tawuran antarwarga, intimidasi, dan teror".
"KKMP mendukung penuh usulan ini dan siap menjadi garda terdepan dalam mengawal Kabinet Merah Putih,” ujar Ramadhani Isa, salah satu Presidium KKMP sekaligus Koordinator Nasional POROS MUDA NU, pada Kamis (12/12).
Pilkada Langsung Dinilai Hamburkan Uang Rakyat
KKMP menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi pasca-Pilkada langsung yang dinilai tidak efektif.
Menurut Ramadhani, anggaran puluhan triliun rupiah yang digunakan untuk Pilkada langsung justru berujung pada kerusakan demokrasi dan polarisasi masyarakat.
“Pilkada telah menghamburkan uang rakyat hingga puluhan triliun rupiah. Namun, yang kita saksikan adalah kerusakan demokrasi dan masyarakat yang terpecah menjadi faksi-faksi politik,” jelas Ramadhani.
*Fenomena Calon Tunggal dan Gugatan Pilkada*
Fenomena calon tunggal seperti yang terjadi di Bangka dan Pangkal Pinang menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat mulai jenuh dengan kualitas elit politik di daerah.
Hal ini, menurut KKMP, memperlihatkan bahwa Pilkada langsung tidak lagi menjadi solusi.
“Ratusan gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menambah beban negara. Jika terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), uang rakyat yang dihamburkan akan semakin banyak".
"Lebih baik anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Joko Priyoski, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) yang juga Presidium KKMP.
*Pilkada Langsung Dinilai Lebih Banyak Mudharat*
KKMP menilai bahwa Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat.
Dana besar yang dihabiskan untuk proses ini lebih baik dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perbaikan gizi, dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Anggaran puluhan triliun rupiah untuk Pilkada langsung hanya menguntungkan segelintir elit politik. Lebih baik kita gunakan untuk kemakmuran rakyat".
"Stop penghamburan uang rakyat! Kami mendukung penuh usulan Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tegas Jojo, Koordinator Nasional KEA '98 (Kaukus Eksponen Aktivis ’98).
Dengan dukungan KKMP, usulan Presiden Prabowo diharapkan dapat membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia, sekaligus menghentikan pemborosan anggaran yang tidak efektif.
AR
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment