Ketum PP.PERISAI Chandra Halim Meminta BPK Audit Keuangan KPUD Jakarta

Jakarta,WARTAGLOBAL.id - Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta tahun 2024 berbuntut tuntutan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit atas penggunaaan anggaran Pilkada oleh KPUD Jakarta. Tuntutan tersebut disampaikan Ketua Umum PP.Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) Chandra Halim.

“Dengan anggaran sekitar Rp. 975 miliar KPUD Jakarta gagal melaksanakan Pilgub yang legitimate karena rendahnya partisipasi pemilih. Karena itu Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun ke lapangan dan melakukan audit anggaran.” Demikian disampaikan Chandra dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Kata Chandra, masyarakat Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya atau sering disebut golput mencapai 3,4 juta atau 42,48 persen dari jumlah DPT 8.214.007 orang. Ini merupakan jumlah golput paling tinggi dalam sejarah Pilgub Jakarta.

“Tingginya angka golput bisa menjadi indikator minimnya sosialisasi Pilgub kepada masyarakat atau tidak efektifnya sosialisasi Pilgub oleh KPUD Jakarta, padahal anggaran sosialisasi terbilang cukup besar.” ujarnya.

Kata Chandra, sejauh yang dia tahu dalam melakukan sosialisasi Pilgub KPUD Jakarta menggandeng organisasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit ormas yang terlibat mulai dari ormas kemahasiswaan, ormas pemuda dan perempuan.

“Selain menggunakan media massa dan media luar ruang, KPUD Jakarta melibatkan ormas dalam sosialisasi, jumlahnya mencapai 100 ormas. Namun kami mendapat informasi jumlah anggaran yang mereka terima berbeda-beda antara ormas yang satu dengan lainnya.” ucap Chandra.

Besaran anggaran yang diterima ormas dari KPUD Jakarta mulai dari Rp. 35 juta sampai Rp.43 juta untuk digunakan dalam kegiatan sosialisasi Pilgub dengan jumlah peserta 100 orang.

“Perbedaan besaran anggaran yang diterima ormas mengundang pertanyaan, kenapa ada perlakukan yang berbeda antara satu ormas dengan ormas lainnya.

Kami menduga ada permainan atau patgulipat anggaran sosialisasi. Karena itu sekali lagi kami tegaskan PP.PERISAI akan mendatangi kantor BPK dan meminta melakukan audit anggaran Pilgub.” Tegas Chandra.

KALI DIBACA